Klub League One Dorong Pembatasan Belanja Lebih Ketat
admin
Klub-klub League One mendorong pembatasan belanja klub League One yang lebih ketat untuk menekan kerugian, terutama dengan membatasi ruang investasi pemilik. Usulan ini muncul karena banyak klub menilai aturan yang berlaku belum cukup menahan laju pengeluaran. Menurut informasi yang diperoleh The Guardian, dua model pembatasan sedang dipertimbangkan oleh klub-klub di divisi tersebut.
Wacana ini bukan hal baru, tetapi menjadi lebih mendesak setelah aturan diperketat pada musim panas lalu. Saat itu klub memangkas batas belanja dari 60% menjadi 50% pendapatan dan menghapus pendekatan bertahap untuk investasi pemilik. Belum genap enam bulan setelah perubahan tersebut, banyak klub justru ingin melangkah lebih jauh karena tekanan finansial belum surut.
Dua Model Pembatasan Belanja Klub League One yang Dikaji
Menurut laporan The Guardian, ada dua opsi yang tengah dibahas. Opsi pertama adalah batas tetap untuk investasi pemilik, sehingga jumlah dana yang boleh disuntikkan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh klub. Opsi kedua adalah penerapan versi aturan biaya skuad seperti di Premier League, yang mengaitkan belanja dengan pendapatan dan memberi konsekuensi finansial bagi klub yang melewati ambang tertentu.
Dalam model yang menyerupai aturan biaya skuad, klub akan dikenai pungutan £1 untuk setiap £1 belanja di atas 50% pendapatan. Jika belanja mencapai 60%, sanksi olahraga dapat diterapkan, sementara dana yang terkumpul dari pungutan dibagikan kepada klub lain di divisi yang sama. Skema ini dirancang agar pengeluaran berlebih tidak hanya merugikan klub itu sendiri, tetapi juga ikut memengaruhi keseimbangan kompetisi.
Aturan yang disepakati musim panas lalu sebenarnya sudah memperketat kontrol. Hanya 50% suntikan ekuitas yang boleh dipakai untuk biaya skuad, sedangkan sisanya diarahkan ke proyek infrastruktur. Namun, bagi sejumlah klub, langkah itu masih belum cukup untuk meredam kenaikan belanja dan kerugian di League One.
Kerugian dan Laporan State of the Game Jadi Pemicu
Diskusi soal kontrol pengeluaran sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun, pembahasan mendapat dorongan baru setelah publikasi laporan State of the Game bulan lalu. Laporan pertama dari Independent Football Regulator itu menunjukkan bahwa 94% klub di EFL dan National League mengalami kerugian, dan 32 dari 96 klub tidak akan bertahan selama satu bulan tanpa dukungan pemilik.
Di League One, rata-rata kerugian per klub mencapai £7,5 juta pada musim lalu, naik dari £5,3 juta pada musim sebelumnya. Perubahan musim panas lalu memang mengurangi persentase pendapatan klub yang boleh dibelanjakan untuk upah, dengan gaji manajer untuk pertama kalinya ikut dihitung. Meski begitu, tekanan untuk menekan kerugian kembali menguat karena angka di lapangan belum menunjukkan perbaikan yang cukup.
Seorang pemilik klub mengatakan kepada The Guardian bahwa regulasi tambahan diperlukan karena klub berulang kali menunjukkan ketidakmampuan menahan diri. Ia menyoroti kenaikan tagihan upah League One sebesar 15% musim ini. Menurutnya, anggaran tim enam besar di divisi ini lima tahun lalu kini hanya akan berada di peringkat tiga terbawah.
Tantangan Hukum dan Perlawanan di Dalam Divisi
Upaya memperketat aturan tidak berjalan tanpa hambatan. PFA (Professional Footballers’ Association) mengajukan tantangan hukum terhadap aturan yang ada pada Agustus, dengan alasan klub gagal mematuhi ketentuan keanggotaan mereka di komite negosiasi dan konsultasi profesional. Sebelumnya, upaya League One dan League Two untuk menerapkan batas gaji masing-masing £2,5 juta dan £1,5 juta juga ditarik pada 2021 setelah PFA membawanya ke panel arbitrase independen.
Di level klub, dukungan terhadap pembatasan belanja juga tidak merata. Reading dan Peterborough lama mengampanyekan kontrol pengeluaran yang lebih ketat, tetapi mereka menghadapi penolakan dari klub seperti MK Dons dan Wycombe. Karena perubahan aturan membutuhkan mayoritas dua pertiga, belum jelas apakah usulan yang dibahas akan memperoleh dukungan yang cukup untuk diberlakukan.
League Two juga terlibat dalam pembicaraan ini, meskipun belum jelas apakah mereka akan memilih selaras dengan League One. EFL mengonfirmasi bahwa diskusi masih berlangsung, tetapi proposal formal belum diajukan kepada klub. Artinya, arah akhir aturan belum final dan masih bergantung pada negosiasi politik di antara klub-klub anggota.
Risiko Jurang Finansial dengan Championship
Sumber di klub League One lain memperingatkan adanya konsekuensi yang tidak diinginkan. Pembatasan yang lebih ketat dapat menciptakan jurang sumber daya finansial dengan Championship. Divisi itu melonggarkan regulasi musim lalu dengan mengizinkan pemilik menyuntikkan hingga £33 juta selama tiga tahun, dan tunjangan ekuitas tersebut tidak dihitung terhadap batas belanja upah/pendapatan 85%.
Perbedaan aturan ini berpotensi memengaruhi cara klub membangun skuad dan merencanakan promosi atau degradasi. Klub yang bergerak dari League One ke Championship, atau sebaliknya, akan menghadapi aturan finansial yang berbeda cukup tajam. Bagi sebagian klub, hal itu bisa menjadi alasan untuk berhati-hati agar pembatasan baru tidak justru memperlebar kesenjangan kompetitif antardivisi.
Di sisi lain, pendukung pembatasan menilai masalah utama League One adalah pengeluaran yang terus meningkat tanpa diimbangi pendapatan. Kenaikan tagihan upah dan rata-rata kerugian menjadi dasar bahwa pengaturan sukarela tidak lagi memadai. Karena itu, perdebatan bukan hanya soal angka batas belanja, tetapi juga soal bagaimana klub ingin menjaga keberlanjutan finansial mereka.
Ringkasnya, dorongan pembatasan belanja klub League One berakar pada kerugian yang membesar, kenaikan tagihan upah, dan peringatan dari laporan State of the Game. Dua model yang dikaji berupaya membatasi investasi pemilik atau mengaitkan belanja skuad dengan pendapatan, lengkap dengan pungutan dan potensi sanksi. Namun, jalan menuju penerapan tetap harus melewati tantangan hukum PFA, perbedaan kepentingan antarklub, dan syarat mayoritas dua pertiga.
Ke depan, yang perlu dicermati adalah apakah proposal formal benar-benar diajukan ke klub dan apakah League Two akan mengikuti langkah yang sama. Tanpa dukungan yang cukup, pembatasan baru bisa berhenti sebagai wacana, meski tekanan finansial terus meningkat. Jika disepakati, aturan anyar ini akan menjadi ujian bagi League One dalam menyeimbangkan ambisi kompetitif dan keberlanjutan keuangan.
Klub-klub League One mendorong pembatasan belanja klub League One yang lebih ketat untuk menekan kerugian, terutama dengan membatasi ruang investasi pemilik. Usulan ini muncul karena banyak klub menilai aturan yang berlaku belum cukup menahan laju pengeluaran. Menurut informasi yang diperoleh The Guardian, dua model pembatasan sedang dipertimbangkan oleh klub-klub di divisi tersebut.
Wacana ini bukan hal baru, tetapi menjadi lebih mendesak setelah aturan diperketat pada musim panas lalu. Saat itu klub memangkas batas belanja dari 60% menjadi 50% pendapatan dan menghapus pendekatan bertahap untuk investasi pemilik. Belum genap enam bulan setelah perubahan tersebut, banyak klub justru ingin melangkah lebih jauh karena tekanan finansial belum surut.
Dua Model Pembatasan Belanja Klub League One yang Dikaji
Menurut laporan The Guardian, ada dua opsi yang tengah dibahas. Opsi pertama adalah batas tetap untuk investasi pemilik, sehingga jumlah dana yang boleh disuntikkan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh klub. Opsi kedua adalah penerapan versi aturan biaya skuad seperti di Premier League, yang mengaitkan belanja dengan pendapatan dan memberi konsekuensi finansial bagi klub yang melewati ambang tertentu.
Dalam model yang menyerupai aturan biaya skuad, klub akan dikenai pungutan £1 untuk setiap £1 belanja di atas 50% pendapatan. Jika belanja mencapai 60%, sanksi olahraga dapat diterapkan, sementara dana yang terkumpul dari pungutan dibagikan kepada klub lain di divisi yang sama. Skema ini dirancang agar pengeluaran berlebih tidak hanya merugikan klub itu sendiri, tetapi juga ikut memengaruhi keseimbangan kompetisi.
Aturan yang disepakati musim panas lalu sebenarnya sudah memperketat kontrol. Hanya 50% suntikan ekuitas yang boleh dipakai untuk biaya skuad, sedangkan sisanya diarahkan ke proyek infrastruktur. Namun, bagi sejumlah klub, langkah itu masih belum cukup untuk meredam kenaikan belanja dan kerugian di League One.
Kerugian dan Laporan State of the Game Jadi Pemicu
Diskusi soal kontrol pengeluaran sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun, pembahasan mendapat dorongan baru setelah publikasi laporan State of the Game bulan lalu. Laporan pertama dari Independent Football Regulator itu menunjukkan bahwa 94% klub di EFL dan National League mengalami kerugian, dan 32 dari 96 klub tidak akan bertahan selama satu bulan tanpa dukungan pemilik.
Di League One, rata-rata kerugian per klub mencapai £7,5 juta pada musim lalu, naik dari £5,3 juta pada musim sebelumnya. Perubahan musim panas lalu memang mengurangi persentase pendapatan klub yang boleh dibelanjakan untuk upah, dengan gaji manajer untuk pertama kalinya ikut dihitung. Meski begitu, tekanan untuk menekan kerugian kembali menguat karena angka di lapangan belum menunjukkan perbaikan yang cukup.
Seorang pemilik klub mengatakan kepada The Guardian bahwa regulasi tambahan diperlukan karena klub berulang kali menunjukkan ketidakmampuan menahan diri. Ia menyoroti kenaikan tagihan upah League One sebesar 15% musim ini. Menurutnya, anggaran tim enam besar di divisi ini lima tahun lalu kini hanya akan berada di peringkat tiga terbawah.
Tantangan Hukum dan Perlawanan di Dalam Divisi
Upaya memperketat aturan tidak berjalan tanpa hambatan. PFA (Professional Footballers’ Association) mengajukan tantangan hukum terhadap aturan yang ada pada Agustus, dengan alasan klub gagal mematuhi ketentuan keanggotaan mereka di komite negosiasi dan konsultasi profesional. Sebelumnya, upaya League One dan League Two untuk menerapkan batas gaji masing-masing £2,5 juta dan £1,5 juta juga ditarik pada 2021 setelah PFA membawanya ke panel arbitrase independen.
Di level klub, dukungan terhadap pembatasan belanja juga tidak merata. Reading dan Peterborough lama mengampanyekan kontrol pengeluaran yang lebih ketat, tetapi mereka menghadapi penolakan dari klub seperti MK Dons dan Wycombe. Karena perubahan aturan membutuhkan mayoritas dua pertiga, belum jelas apakah usulan yang dibahas akan memperoleh dukungan yang cukup untuk diberlakukan.
League Two juga terlibat dalam pembicaraan ini, meskipun belum jelas apakah mereka akan memilih selaras dengan League One. EFL mengonfirmasi bahwa diskusi masih berlangsung, tetapi proposal formal belum diajukan kepada klub. Artinya, arah akhir aturan belum final dan masih bergantung pada negosiasi politik di antara klub-klub anggota.
Risiko Jurang Finansial dengan Championship
Sumber di klub League One lain memperingatkan adanya konsekuensi yang tidak diinginkan. Pembatasan yang lebih ketat dapat menciptakan jurang sumber daya finansial dengan Championship. Divisi itu melonggarkan regulasi musim lalu dengan mengizinkan pemilik menyuntikkan hingga £33 juta selama tiga tahun, dan tunjangan ekuitas tersebut tidak dihitung terhadap batas belanja upah/pendapatan 85%.
Perbedaan aturan ini berpotensi memengaruhi cara klub membangun skuad dan merencanakan promosi atau degradasi. Klub yang bergerak dari League One ke Championship, atau sebaliknya, akan menghadapi aturan finansial yang berbeda cukup tajam. Bagi sebagian klub, hal itu bisa menjadi alasan untuk berhati-hati agar pembatasan baru tidak justru memperlebar kesenjangan kompetitif antardivisi.
Di sisi lain, pendukung pembatasan menilai masalah utama League One adalah pengeluaran yang terus meningkat tanpa diimbangi pendapatan. Kenaikan tagihan upah dan rata-rata kerugian menjadi dasar bahwa pengaturan sukarela tidak lagi memadai. Karena itu, perdebatan bukan hanya soal angka batas belanja, tetapi juga soal bagaimana klub ingin menjaga keberlanjutan finansial mereka.
Ringkasnya, dorongan pembatasan belanja klub League One berakar pada kerugian yang membesar, kenaikan tagihan upah, dan peringatan dari laporan State of the Game. Dua model yang dikaji berupaya membatasi investasi pemilik atau mengaitkan belanja skuad dengan pendapatan, lengkap dengan pungutan dan potensi sanksi. Namun, jalan menuju penerapan tetap harus melewati tantangan hukum PFA, perbedaan kepentingan antarklub, dan syarat mayoritas dua pertiga.
Ke depan, yang perlu dicermati adalah apakah proposal formal benar-benar diajukan ke klub dan apakah League Two akan mengikuti langkah yang sama. Tanpa dukungan yang cukup, pembatasan baru bisa berhenti sebagai wacana, meski tekanan finansial terus meningkat. Jika disepakati, aturan anyar ini akan menjadi ujian bagi League One dalam menyeimbangkan ambisi kompetitif dan keberlanjutan keuangan.
AUTHOR
admin